KRITIK ATAS AKUNTANSI KOMITMEN

Fungsi utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Gagasannya adalah bahwa akun-akun bulanan yang mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar  nilai terhadap proses pengambilan keputusan. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran mereka, mereka perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan pesanan yang dibuat. Kalau manajer hanya menerima akun-akun yang mencakup penerimaan dan pembuatan faktur saja, manajemen dapat dengan mudah menjadi terlalu terpaku atau terlalu berkomitmen (overcommitted) kepada anggarannya. Tentu saja manajer yang berhati-hati akan mengetahui bahwa akun-akun tersebut tidak memasukkan pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima, dan akan membuat catatan mereka sendiri mengenai hal ini sehingga mereka tidak membuat anggaran mereka overcommitted. Pertanyaan yang muncul adalah “Jika informasi akuntansi ini sangat relevan untuk manajer, mengapa tidak dimasukkan dalam akun-akun?”

Karena berkaitan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. Pesanan yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan, tidak akan dicatat sampai faktur dikirimkan. Masalah pengendalian anggaran tidak memengaruhi pendapatan dengan cara yang sama seperti halnya pengendalian anggaran memengaruhi beban. Walaupun ada kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen meningkatkan pengendalian anggaran adalah baik, ada masalah yang turut terlibat dalam mengadopsi akuntansi komitmen ini dalam akun-akun. Masalah ini adalah bahwa pos tertentu yang telah didukung oleh pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban. Secara umum, tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan dan pesanan tersebut dapat dibatalkan dengan mudah. Maka sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah beban untuk periode akuntansi dimana pesanan tersebut baru dibuat.

Terdapat jenis masalah yang timbul dalam akuntansi berbasis akrual yang lebih berbahaya ketika organisasi menerapkan sistem akuntansi komitmen ini. Misal, ada manajer yang anggarannya masih di bawah batas maksimal sebulan sebelum akhir tahun anggaran. Manajer mengetahui bahwa level normal dari pembelanjaan akan membuat pengeluaran anggaran terlalu rendah dan hal ini dapat menyebabkan anggaran tahun berkutnya menjadi berkurang. Dalam akuntansi akrual, untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dibelanjakan, maka pesanan tambahan akan diajukan dan faktur yang diterima akan dicatat. Hal ini menjadi masalah, namun setidaknya dibatasi oleh waktu mulai dari pesanan diajukan sampai dengan faktur tersebut diterima.

Jika menggunakan akuntansi komitmen, manajer dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut. Sementara, kecil kemungkinannya untuk mencegah pesanan dibatalkan setelah tahun anggaran yang baru dimulai. Faktanya, dalam praktik untuk akuntansi komitmen ini adalah mengeluarkan semua pesanan yang dibuat namun fakturnya belum diterima dari akun-akun. Hal ini berarti bahwa walaupun akuntansi komitmen dapat meningkatkan pengendalian anggaran dan dapat digunakan sebagai alat untuk melaporkan kinerja secara periodik kepada manajer, praktik profesional beberapa negara membatasi penggunaannya dalam akun-akun tertentu.

Jika akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran, konversi dari akuntansi komitmen menjadi akrual biasa pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

Pesanan yang dibuat                  xxx

               Belanja ABC                                       xxx

               Belanja XYZ                                       xxx

Jurnal ini dibuat untuk pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima pada akhir tahun. Jurnal ini akan dibalik dalam tahun anggaran yang baru sehingga akun yang dicatat kembali menjadi komitmen yang dicatat.

Akuntansi sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Organisasi

  Akuntansi sebagai Alat Perencanaan Organisasi

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Proses perencanaan juga melibatkan aspek prilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat untuk pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan dating. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat ketidakstabilan organisasi. Sementara itu, tingkat ketidakpastian yang dihadapi sektor publik di masa yang akan dating semakin tinggi tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi. Selain itu globalisasi juga menyumbang semaki  tingginya ketidakpastian.

Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasrnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1.      Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc

2.      Informasi kuantitatif ataukah kualitatif

3.      Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. 

Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasrkan cara penyampaiannya, yaitu: formal ataukah informal. Mekanisme formal misalnya adalah melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi dan sebagainya. Sedangkan mekanisme informal relative jarang dilakukan. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembagapublik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

Akuntansi sebagai Alat Pengendalian Organisasi

Pola pengendalian dari setiap organisasi berbeda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis yang berorientasi pada laba, alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negoisasi (negotiated bargain), meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen. Pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa (coersive), sedangkan untuk manajemen level atas lebih bersifat normatif.

Organisasi sektor publik tidak mengejar laba dan mendapat pengaruh politik yang besar, alat pengendalian pada organisasi sektor publik lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian, yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif.

Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (financial control) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (organizational control). Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan.

Penentuan Harga Pokok Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu: Pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan Pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal tersebut karena Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal (kontraprestasi) individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar Pajak. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebu, sedangka yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar.

Kewajiban aparatur negara yang juga mengikuti kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, GBHN dan UU APBN (mardiasmo 2000) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dalam bentuk penyediaan jasa dan barang secara prima. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi milik pemerintah apakah BUMD dan BUMN akan memberikan tarif pelayanan publik yang diwujutkan dalam bentuk retribusi, pajak dan pembebanan tarif Jasa langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik (charging for sevice). Walaupun masyarakat telah dibebani dengan pajak yang dapat dipaksakan kepada pemerintah, dan pemerintah memberikan prestasi kepada masyarakat. Tidak semua prestasi yang diberikan oleh organisasi sektor publik kepada masyarakat yang telah dilayani dapat dibuat secara gratis mengingat terdapat barang privat yang manfaat barang dan jasa hanya dinikmati secara individu, barang publik yaitu barang dan jasa kebutuhan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat serta barang campuran privat dan barang publik yaitu barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya di nikmati secara individu tetapi sering masyarakat umum juga membutuhkan barang dan jasa tersebut merit good (semua orang bisa mendapatkannya tetapi tidak semua orang dapat mendapatkan barang dan jasa) tersebut seperti: air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi publik.

A . PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIJUAL

Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya:

a.       penyediaan air bersih

b.      transportasi public

c.       jasa pos dan telekomunikasi

d.      energi dan listrik

e.       perumahan rakyat

f.       fasilitas rekreasi

g.      pendidikan

h.      jalan tol

pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan yaitu :

1.      adanya barang privat dan barang public

·        Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh masyarakat yang membelinya,sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang/jasa tersebut.

Contoh : makanan,listrik,telepon dsb.

·        barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat baranG        dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama.

Contoh : pertahanan nasional,pengendalian penyakit,jasa polisi dsb

Pada tataran praktik terdapat kesulitan dalam membedakan barang puvlik dengan brang privat. Beberapa sebab sulitnya membedakan barang publik dengan barang privat antara lain :

a.       Batasan antara barang publik dan barang privat sulit untuk ditentukan.

b.      Terdapat barang dan jasa yang merupakan barang/jasa publik, tapi dalam penggunaannya tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung.

c.       Terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya.

2.      Befisiensi ekonomi.

Ketika setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang/jasa yang mereka ingin konsumsi,mekanisme harga memiliki peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui :

a.       pendistribusian permintaan

b.      pemberian insentif untuk menghindari pemborosan

c.       pemberian insentif pada suplier berkaitan dengan skala produksi

d.      penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa.

Tanpa adanya suatu mekanisme harga,permintaan dan penawaran tidak mungkin menuju titik keseimbangan sehingga alokasi sumber daya tidak efisien,seperti : penyediaan air,obat obatan dsb.

Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik.mereka yang memanfaatkan pelayanan publik lebih banyak akan membayar lebih banyak pula. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap orang dihadapkan pada masalah pilihan karena adanya kelangkaan sumber daya. Jika diberlakukan tarif,maka setiap orang dipaksa berpikir ekonomis dan tidak boros.

3.      Prinsip keuntungan.

Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap “wajar” bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut.

Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah.hanya saja pemerintah tidak boleh melakukan maksimasi keuntungan,bahkan lebuh baik menetapkan harga dibawah full cost,memberikan subsidi atau memberikannya secara gratis.

B.     ARGUMEN TERHADAP PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN

Dasar pembebanan langsung (direct charging) tarif pelayanan

Suatu jasa, barang public ataupun barang privat mungkin tidak diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus hemat.Terdapat variasi dalam kinsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan.Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebuutuhan domestic secara individual maupun industrial.

Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan public atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu :

a.       Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan.

Penetapan tari pelayanan masyarakat adaya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal (seperti: tarif jalan tol dan meteran untuk air). Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Akan tetapi keterukuran membuat penaksiran tarif pelayanan lebih mudah dibandingkan dengan penghitungan pajak (seperti: menghitung besarnya biaya air dan listrik lebih mudah dibandingkan dengan menghitung pajak penghasilan).

b.      Yang miskin tidak mampu untuk membayar.

Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan, seperi pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan bahkan makanan sehat.

C.  PRINSIP DAN PRAKTEK PEMBEBANAN

Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan public kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar per pelayanan.

Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan.

D. KEGUNAAN PEMBEBANAN DALAM PRAKTIK

Praktik pembebanan pelayanan public berbeda untuk setiap negara antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara dan antar pemerintah dan daerah. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain :

a.       Pajak

b.      Pembebanan langsung kepada masyarakat (charging for service)

c.       Laba BUMN atau BUMD

d.      Penjualan asset milik pemerintah

e.       Utang

f.       Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang

Pada umumnya, kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seharusnya diiberikan secara gratis atau dibiayai pajak. Sementara itu, penyediaan barang privat ditarik sebesar harga pemulihan biaya totalnya (full cost recovery prices). Untuk merit good sebagian disediakan melalui pajak dan sebagian lain melalui tarif.

E. PENETAPAN HARGA PELAYANAN: HARGA YANG HARUS DIBEBANKAN.

Pemerintah harus memutuskan besaran harga pelayananyang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban (charge) dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut (full cost recovery). Empat kesulitan menghitung biaya total :

1.      Tidak tahu secara tepat besarnya biaya total (full cost) untuk menyediakan suatu pelayanan.

2.      Sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi.

3.      Tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

4.      Penentuan biaya yang harus diperhitungkan.

Apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung (Current Operations Cost) atau ditambah dengan biaya modal (Capital Cost).Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk mempergunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan (Cost of Serving the Marginal Consumer).Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut.

Marginal cost princing mengacu pada harga pasar yang paling efisien (Economically Efficient Price), karena pada tingkat harga tersebut (Cateris Paribus) akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik.

Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik dimana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus mempertimbangkan :

1.      Biaya operasi (variabel operating cost).

2.      Semi variabel operhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan.

3.      Biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan

4.      Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan.

F. PERMASALAHAN MARGINAL COST PRICING

Masalah-masalah dalam penggunaan marginal cost princing :

1.      1.Sulit memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa-jasa tertentu, dalam praktek kadang biaya rata-rata (average cost) digunakan sebagai pengganti walaupun hal ini menyimpang dari syarat ekonomi dan efisiensi.

2.      Penentuan harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek (short run MC) atau biaya marginal jangka panjang (long run MC).

3.      Marginal cost princing bukan berarti full cost recovery.

4.      Konsep kewajaran digunakan untuk :

a.       Hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar.

b.      Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut.

5.      Eksternalitas konsumsi, seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minumdan mandi dapat secara signifikan merubah “efisiensi harga” yang ditentukan oleh marginal cost.

6.      Pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, demana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga (seperti tarif progresif) yang mungkin digunakan.

G. KOMPLEKSITAS STRATEGI HARGA

1.      Two-part tariffs

Banyak kepentingan publik dipungut dengan two-part tariff,yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi.

2.      Peak-load tariffs

Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan higher marginal cost(seperti telpon dan transportasi umum.

3.      Diskriminasi harga.

Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan (equity) melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan berbeda dapat diasumsikan memiliki pola permintaan yang berbeda,pelayanan yang diberikan kepada kelompok yang berpendapatan rendah dapat disubsidi silang dengan kelompok dengan pendapatan tinggi. Hal tersebut tergantung dari kemampuan mencegah orang kaya menggunakan pelayanan yang dimaksudkan untuk orang miskin.

4.      Full cost recovery

Harga pelayanana didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penetapan harga berdasarkan biaya penuh atas pelayanan publik perlu mempertimbangkan keadialan(equity) dan kemampuan publik untuk membayar.

5.      Harga diatas marginal cost

Dalam beberapa kasus,sengaja ditetapkan harga diatas marginal cost,seperti tarif parkir mobil,adanya beberapa biaya peijinan atau licence fee.

H.  TAKSIRAN BIAYA

Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini ,elibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1.      Opportunity cost untuk staff, perlengkapan dll

2.      Opportunity cost of capital

3.      Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukan value to society (opportunity cost)

4.      Pooling,ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu

5.      Cadangan inflasi

Pelayanan menyebabkan unit ketja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost,sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penentuan harga di sektor publik. Marginal cost pricing bukan merupakan satu-satunya dasar untuk penetapan harga di sektorpublik.

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu: Pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan Pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal tersebut karena Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal (kontraprestasi) individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar Pajak. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebu, sedangka yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar.

Kewajiban aparatur negara yang juga mengikuti kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, GBHN dan UU APBN (mardiasmo 2000) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dalam bentuk penyediaan jasa dan barang secara prima. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi milik pemerintah apakah BUMD dan BUMN akan memberikan tarif pelayanan publik yang diwujutkan dalam bentuk retribusi, pajak dan pembebanan tarif Jasa langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik (charging for sevice). Walaupun masyarakat telah dibebani dengan pajak yang dapat dipaksakan kepada pemerintah, dan pemerintah memberikan prestasi kepada masyarakat. Tidak semua prestasi yang diberikan oleh organisasi sektor publik kepada masyarakat yang telah dilayani dapat dibuat secara gratis mengingat terdapat barang privat yang manfaat barang dan jasa hanya dinikmati secara individu, barang publik yaitu barang dan jasa kebutuhan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat serta barang campuran privat dan barang publik yaitu barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya di nikmati secara individu tetapi sering masyarakat umum juga membutuhkan barang dan jasa tersebut merit good (semua orang bisa mendapatkannya tetapi tidak semua orang dapat mendapatkan barang dan jasa) tersebut seperti: air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi publik.

A . PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIJUAL

Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya:

a.       penyediaan air bersih

b.      transportasi public

c.       jasa pos dan telekomunikasi

d.      energi dan listrik

e.       perumahan rakyat

f.       fasilitas rekreasi

g.      pendidikan

h.      jalan tol

pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan yaitu :

1.      adanya barang privat dan barang public

·        Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh masyarakat yang membelinya,sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang/jasa tersebut.

Contoh : makanan,listrik,telepon dsb.

·        barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat baranG        dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama.

Contoh : pertahanan nasional,pengendalian penyakit,jasa polisi dsb

Pada tataran praktik terdapat kesulitan dalam membedakan barang puvlik dengan brang privat. Beberapa sebab sulitnya membedakan barang publik dengan barang privat antara lain :

a.       Batasan antara barang publik dan barang privat sulit untuk ditentukan.

b.      Terdapat barang dan jasa yang merupakan barang/jasa publik, tapi dalam penggunaannya tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung.

c.       Terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya.

2.      Befisiensi ekonomi.

Ketika setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang/jasa yang mereka ingin konsumsi,mekanisme harga memiliki peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui :

a.       pendistribusian permintaan

b.      pemberian insentif untuk menghindari pemborosan

c.       pemberian insentif pada suplier berkaitan dengan skala produksi

d.      penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa.

Tanpa adanya suatu mekanisme harga,permintaan dan penawaran tidak mungkin menuju titik keseimbangan sehingga alokasi sumber daya tidak efisien,seperti : penyediaan air,obat obatan dsb.

Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik.mereka yang memanfaatkan pelayanan publik lebih banyak akan membayar lebih banyak pula. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap orang dihadapkan pada masalah pilihan karena adanya kelangkaan sumber daya. Jika diberlakukan tarif,maka setiap orang dipaksa berpikir ekonomis dan tidak boros.

3.      Prinsip keuntungan.

Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap “wajar” bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut.

Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah.hanya saja pemerintah tidak boleh melakukan maksimasi keuntungan,bahkan lebuh baik menetapkan harga dibawah full cost,memberikan subsidi atau memberikannya secara gratis.

B.     ARGUMEN TERHADAP PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN

Dasar pembebanan langsung (direct charging) tarif pelayanan

Suatu jasa, barang public ataupun barang privat mungkin tidak diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus hemat.Terdapat variasi dalam kinsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan.Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebuutuhan domestic secara individual maupun industrial.

Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan public atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu :

a.       Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan.

Penetapan tari pelayanan masyarakat adaya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal (seperti: tarif jalan tol dan meteran untuk air). Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Akan tetapi keterukuran membuat penaksiran tarif pelayanan lebih mudah dibandingkan dengan penghitungan pajak (seperti: menghitung besarnya biaya air dan listrik lebih mudah dibandingkan dengan menghitung pajak penghasilan).

b.      Yang miskin tidak mampu untuk membayar.

Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan, seperi pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan bahkan makanan sehat.

C.  PRINSIP DAN PRAKTEK PEMBEBANAN

Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan public kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar per pelayanan.

Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan.

D. KEGUNAAN PEMBEBANAN DALAM PRAKTIK

Praktik pembebanan pelayanan public berbeda untuk setiap negara antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara dan antar pemerintah dan daerah. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain :

a.       Pajak

b.      Pembebanan langsung kepada masyarakat (charging for service)

c.       Laba BUMN atau BUMD

d.      Penjualan asset milik pemerintah

e.       Utang

f.       Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang

Pada umumnya, kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seharusnya diiberikan secara gratis atau dibiayai pajak. Sementara itu, penyediaan barang privat ditarik sebesar harga pemulihan biaya totalnya (full cost recovery prices). Untuk merit good sebagian disediakan melalui pajak dan sebagian lain melalui tarif.

E. PENETAPAN HARGA PELAYANAN: HARGA YANG HARUS DIBEBANKAN.

Pemerintah harus memutuskan besaran harga pelayananyang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban (charge) dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut (full cost recovery). Empat kesulitan menghitung biaya total :

1.      Tidak tahu secara tepat besarnya biaya total (full cost) untuk menyediakan suatu pelayanan.

2.      Sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi.

3.      Tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

4.      Penentuan biaya yang harus diperhitungkan.

Apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung (Current Operations Cost) atau ditambah dengan biaya modal (Capital Cost).Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk mempergunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan (Cost of Serving the Marginal Consumer).Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut.

Marginal cost princing mengacu pada harga pasar yang paling efisien (Economically Efficient Price), karena pada tingkat harga tersebut (Cateris Paribus) akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik.

Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik dimana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus mempertimbangkan :

1.      Biaya operasi (variabel operating cost).

2.      Semi variabel operhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan.

3.      Biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan

4.      Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan.

F. PERMASALAHAN MARGINAL COST PRICING

Masalah-masalah dalam penggunaan marginal cost princing :

1.      1.Sulit memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa-jasa tertentu, dalam praktek kadang biaya rata-rata (average cost) digunakan sebagai pengganti walaupun hal ini menyimpang dari syarat ekonomi dan efisiensi.

2.      Penentuan harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek (short run MC) atau biaya marginal jangka panjang (long run MC).

3.      Marginal cost princing bukan berarti full cost recovery.

4.      Konsep kewajaran digunakan untuk :

a.       Hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar.

b.      Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut.

5.      Eksternalitas konsumsi, seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minumdan mandi dapat secara signifikan merubah “efisiensi harga” yang ditentukan oleh marginal cost.

6.      Pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, demana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga (seperti tarif progresif) yang mungkin digunakan.

G. KOMPLEKSITAS STRATEGI HARGA

1.      Two-part tariffs

Banyak kepentingan publik dipungut dengan two-part tariff,yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi.

2.      Peak-load tariffs

Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan higher marginal cost(seperti telpon dan transportasi umum.

3.      Diskriminasi harga.

Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan (equity) melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan berbeda dapat diasumsikan memiliki pola permintaan yang berbeda,pelayanan yang diberikan kepada kelompok yang berpendapatan rendah dapat disubsidi silang dengan kelompok dengan pendapatan tinggi. Hal tersebut tergantung dari kemampuan mencegah orang kaya menggunakan pelayanan yang dimaksudkan untuk orang miskin.

4.      Full cost recovery

Harga pelayanana didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penetapan harga berdasarkan biaya penuh atas pelayanan publik perlu mempertimbangkan keadialan(equity) dan kemampuan publik untuk membayar.

5.      Harga diatas marginal cost

Dalam beberapa kasus,sengaja ditetapkan harga diatas marginal cost,seperti tarif parkir mobil,adanya beberapa biaya peijinan atau licence fee.

H.  TAKSIRAN BIAYA

Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini ,elibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1.      Opportunity cost untuk staff, perlengkapan dll

2.      Opportunity cost of capital

3.      Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukan value to society (opportunity cost)

4.      Pooling,ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu

5.      Cadangan inflasi

Pelayanan menyebabkan unit ketja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost,sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penentuan harga di sektor publik. Marginal cost pricing bukan merupakan satu-satunya dasar untuk penetapan harga di sektorpublik.